Skip to main content

Indonesia Krisis Paten Akibat Mengabaikan Riset

Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan Indonesia mengalami krisis paten karena belanja riset sangat minim. Belanja riset Indonesia hanya 0,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua tahun terakhir atau jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Thailand yang di atas 2,5 persen.

Laporan Penelitian Indonesia Krisis Paten Akibat Mengabaikan Riset

INDEF juga mengatakan krisis paten yang terdaftar disebabkan oleh rendahnya belanja riset. Penyebab lainnya adalah para peneliti dan aktivitas penelitian di Indonesia masih terbelenggu oleh regulasi pemerintah yang belum mendukung dan kualitas SDM yang masih rendah.

Barly Martawardayan dari INDEF mengatakan Indonesia menempati urutan ke-103 dari 127 negara dalam hal jumlah paten yang terdaftar. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jumlah paten yang terdaftar pada suatu negara memiliki korelasi sangat kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan masa depan negara itu.

"Setiap satu persen kenaikan jumlah paten yang terdaftar berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,06%," kata Martawardayan seperti dikuti dari CNN Indonesia pada hari Rabu.

Menurut data global pada tahun 2015 yang dilansir oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) posisi teratas proporsi pendanaan riset terhadap PDB adalah Israel sebesar 4,25%, Korea Selatan 4,23%, kemudian Jepang 3,28%, Amerika Serikat 2,78%, China 2,06% dan UE 1,95%.

Israel dan Korea Selatan secara jelas menempatkan penelitian sebagai sektor paling intensif dalam strategi pembangunan negara itu, sementara China telah mencapai tonggak dengan menyentuh angka 2% dari pada tahun 2015.

The Scientific Advisory Board PBB melaporkan investasi besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada kemampuan suatu negara keluar dari kemiskinan dan tangguh menghadapi krisis. Badan itu mengatakan proporsi 3,5% adalah besaran ideal.

Martawardayan mengatakan INDEF merekomendasikan kepada Kemenkeu, Kemenristikdikti dan Kemenkumham meningkatkan alokasi belanja riset sebagai salah satu, insentif fiskal untuk riset dan peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

INDEF juga mengatakan permohonan paten di Indonesia memakan waktu yang sangat panjang sebagai faktor hambatan lainnya. Martawardayan menyebutkan permohonan paten di Indonesia bisa mencapai 4-8 tahun, sedangkan di Singapura hanya butuh waktu 2 -3 tahun.

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Kemenkumham, Timbul Sinaga, juga mengatakan Indonesia mengalami krisis paten dimana pada tahun 2016 hanya mendaftar sebanyak 1.470 paten. Padahal kesejahteraan masyarakat masa depan ditopang oleh teknologi yang dihasilkan melalui riset.

Comments